Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed
Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed
Blog Article
Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]
Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
Permasalahan yang harus diatasi oleh para legislator adalah mencari jalan, agar dapat menyusun Undang-undang Intelijen yang berada di luar sistem Peradilan Kriminal.
Remaining radical teams: individuals who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
Civil society as an academic discourse is significantly new in Indonesia, but the concept of having organized teams that strive for social and/or political uses has become well-recognized considering the fact that colonial instances like a Element of the independence movement.
[31] Munir Stated Thalib is definitely an idealistic human rights activist who defends victims of violations which is prepared to confront the military services and police to fight to the rights of such victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to halt his functions although major KontraS and Imparsial (the two strongest human legal rights advocacy organizations in Indonesia Launched by him) are nothing at all new, which includes monitoring and makes an attempt to thwart his defense actions carried out by factors of the safety forces instantly or indirectly.
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
Every single particular person shall have the proper to the liberty to imagine his/her religion (kepercayaan), and to express his/her sights and views, in accordance together with his/her conscience.
When Soeharto ‘resigned’ from his post as President in Might 1998 in the pressure on the political pro-democracy movement in addition to a lessen in help of the civilian political elite, his successors couldn't quickly make radical modifications to the structure and society of the intelligence products and services.
Apabila menelisik ancaman keamanan Di Sini nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Belum tercapainya stabilisasi politik memberikan kesempatan kepada elit politik untuk tidak menganggap masalah terorisme sebagai ancaman serius. Keempat adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, bahkan cenderung tidak adil.[one]
Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.